DAMPAK KEBIJAKSANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH KTI TERHADAP PEREKONOMIAN NASIONAL: KAJIAN INPUT-OUTPUT ANTARDAERAH

Dikotomi Jawa – Luar Jawa yang sejak awal Orde Baru, bahkan sejak Indonesia merdeka, menjadi pokok bahasan yang sangat menarik, sekarang telah beralih ke dikotomi Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia. Hal ini tentu saja sangat relevan pada negara besar yang terdiri atas beribu pulau, berbagai suku bangsa dengan adat-istiadat dan tingkat perkembangan ekonomi dan teknologi yang sangat beragam. Hill (1994) menyatakan bahwa Indonesia merupakan satu negara yang paling “bhinneka’ di dunia. Jawa telah mendominasi perekonomian Indonesia sejak jaman kolonial. Keadaan ini dipertajam setelah Indonesia merdeka dan semasa pemerintahan Orde Baru (Hill, 1994). Terkonsentrasinya berbagai fasilitas sosial, budaya, ekonomi, dan politik di Jawa (lebih khusus di Jakarta) menyebabkan kegiatan sosial-ekonomi dan politik terpusat di Jawa (Hill, 1994; 1996). Data yang ada menunjukkan bahwa lebih dari 60% output total dalam perekonomian Indonesia terkonsentrasi di Jawa, sekitar 20% di Sumatra, dan sisanya (sekitar 10%) di Kawasan Timur Indonesia (Muchdie, 1999).

UPAYA MEMENUHI KEBUTUHAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

Keheranan banyak orang sempat muncul ketika diberitakan oleh berbagai surat kabar bahwa sampai saat ini tercatat sekitar 12.000 unit rumah Perum Perumnas yang sulit dipasarkan. Masalahnya, di satu pihak banyak peminat rumah Perumnas sedang menunggu antrean, sementara di lain pihak banyak rumah siap huni tidak laku. Ternyata banyak hal yang telah menjadi penyebabnya. Salah satu diantaranya, yang merupakan factor paling penting adalah harga jual yang dinilai terlalu tinggi. Begitu juga dengan uang mukanya.

PERANAN INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI

Peranan Industri Pengolahan Hasil Pertanian (IPHP) Dalam Pengembangan Wilayah Transmigrasi dengan Kasus Pabrik Pandu (Pilot Plant) Ethanol di Satuan Kawasan Pemukiman Transmigrasi Tulang Bawang I, Lampung (Di bawah Bimbingan Lutfi Ibrahim NASOETION sebagai Ketua, isang GONARSYAH dan Bambang Sulistiyo UTOMO sebagai Anggota). Penelitian ini bertujuan untuk : (1) memperkirakan dampak IPHP terhadap peningkatan pendapatan wilayah, (2) mempelajari kesediaan transmigran untuk mengusahakan tanaman Ubi kayu sebagai bahan baku bagi IPHP dan (3) mempelajari kemungkinan alokasi pemanfaatan lahan yang dapat memaksimumkan pendapatan transmigran dari kegiatan usaha tani.

GIRIOT REVISITED: UP-DATED AND EVALUATED

This paper reported an evaluated of a hybrid procedure in GIRIOT (Generation Inter-Regional
Input-Output Table) applied for an Island economy of Indonesia. The model was then up-dated
using Indonesian data for the year 2015. GIRlOT combines and modifies the GRIT II and GRIT
III procedures developed at The University of Queensland. At least three aspects of the new
procedure are different to GRIT; the hybrid procedure designed for a mainland economy in a
developed country. GRIT uses national technical coefficients. GIRlOT adjusts regional
technology differences since in an island country like Indonesia; regional diversity exists in its
ecology, economy and culture. GRIT uses LQ (Location Quotient) techniques. GIRIOT
estimates the intra-regional input coefficients by employing the generalised RSP (Regional
Supply Percentage) and uses column-only as well as row-only approaches. The two approaches
are then reconciled. GIRlOT also estimates the inter-regional input coefficients using the interisland
transport pattern of commodity groups for primary and secondary sectors and the pattern
of population distribution for the non-zero imports of service sectors. The GIRIOT procedure
consists of three stages, seven phases and twenty four steps. Stage I: Estimation of Regional
Technical Coefficients, consists of two phases, namely Phase 1: Derivation of National
Technical Coefficients and Phase 2: Adjustment for Regional Technology. Stage II: Estimation
of Regional Input Coefficients, consists of two phases, namely Phase 3: Estimation of Intraregional
Input Coefficients, and Phase 4: Estimation of Inter-regional Input Coefficients, and
Stage III: Derivation Transaction Tables, consists of three phases, namely Phase 5: Derivation of
Initial Transaction Tables, Phase 6: Sectoral Aggregation, and Phase 7: Derivation of Final
Transaction Tables. The results were two 5 region-9 sector models; row only table and column
only table. The validity of the two tables was tested using professional judgment as well as
sensitivity test of multipliers resulted yang the models.

KONSEP DAYA SAING WILAYAH PERSPEKTIF TEKNOLOGI

Pembahasan mengenai konsep daya saing tidak bisa dilepaskan dari evolusi teori daya saing itu sendiri. Pada awalnya teori daya saing secara spesifik membahas tentang kemampuan suatu perusahaan agar tetap survive dalam apasar yang dinamis. Dari teori daya saing pada tingkat perusahaan dalam suatu negara, kemudian berkembang menjadi suatu konsep daya saing antarnegara. Dalam bagian ini selain menjelaskan tentang evolusi teori daya saing, dicontohkan pula beberapa pengukuran atau pemeringkatan daya saing dengan metodologi yang berbeda-beda dari berbagai penelitian yang pernah dilakukan di Indonesia

INDEKS IKLIM TEKNOLOGI WILAYAH

Iklim pengembangan teknologi merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam proses transformasi ekonomi di suatu wilayah yang menerapkan strategi pembangunan berbasis teknologi.
Pengalaman menunjukkan bahwa pemasangan fasilitas (peralatan, hardware) produksi yang sama di dua tempat wilayah berbeda akan membuahkan hasil yang berbeda. Dalam hal ini, wilayah yang memiliki dukungan iklim teknologi yang lebih kuat, akan menerima hasil yang lebih baik untuk pemasangan fasilitas produksi yang sama dibandingkan wilayah yang memiliki dukungan iklim teknologi yang kurang kuat. Beberapa studi internasional menunjukkan bahwa umumnya negara maju memiliki iklim teknologi yang lebih baik dibandingkan negara yang sedang berkembang. Dalam konteks wilayah kiranya dapat dihipotesiskan bahwa wilayah yang maju memiliki iklim teknologi yang lebih baik dari pada wilayah yang masih terbelakang. Oleh karena itu penerapan teknologi untuk pembangunan wilayah akan lebih berhasil pada wilayah yang telah dipersiapkan lebih dahulu dukungan iklim teknologinya. Beberapa alasan kurangnya daya dukung iklim teknologi di wilayah yang masih terbelakang antara lain adalah akumulasi teknologi yang tidak signifikan, keterbatasan tenaga ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), ketidakcukupan investasi di bidang iptek, tidak efisiennya sistem pengembangan iptek, serta struktur sosial yang masih tradisional.

KEBIJAKAN TEKNOLOGI WILAYAH DI KOREA :TEKNOPOLIS GENERASI KETIGA

Teknologi memberikan kontribusi bagi pengembangan masyarakat dan perekonomian nasional melalui penemuan, pengalihan, difusi dan aplikasi pengetahuan baru. Dengan demikian, pengembangan teknologi sangat erat kaitannya dengan keunggulan daya saing yang diupayakan oleh setiap negara yang sedang menghadapi persaingan yang sangat ketat karena perubahan ekonomi global yang sangat cepat (Sung and Hyun, 1998; Porter, 1990). Dalam kaitan ini, pengembangan ekonomi yang dihela oleh teknologi merupakan inti dari kebijakan pemerintah Korea selama 40 tahun terakhir. Satu dari banyak kebijakan yang menjanjikan adalah membangun kawasan industri dan/atau taman riset yang disebut sebagai teknopolis, dimana teknopolis ini menciptakan keterkaitan yang erat antara pemerintah, universitas, lembaga riset dan perusahaan untuk melakukan inovasi teknologi dan produk baru, mengalihkan dan mengkomersialisasikan terknologi dan produk tersebut serta memberi dukungan bagi usaha kecil menengah melalui program inkubasi (ITEP, 1998).

Peningkatan Manajemen Sistem Informasi Terintegrasi melalui Program Hibah Kompetisi Berbasis Institusi

Tata Kelola yang baik merupakan salah satu syarat dalam upaya mencapai Universitas yang Unggul dan Kompetitif. Kondisi lokasi KampusUHAMKA yang tersebar di lima Lokasi kampus di wilayah Jabodetabek memerlukan strategi dan manajemen tata kelola yang baik. Penggunaan Teknologi Informasi dan komunikasi adalah pilihan yang tepat untuk mengatasi kesulitan Pengelolaan Administrasi dengan kondisi lokasi kampus yang berjauhan.

Melalui Program Hibah Kompetisi berbasis Institusi yang
diselenggarakan oleh Ditjen Dikti Kemdikbud, UHAMKA telah berhasil meraih Program tersebut dan telah berhasil pula mengimplementasikan program tersebut dengan salah satu program unggulannya yaitu program Interkoneksi Antar Kampus . Program ini dapat menghubungkan kelima kampus yang letaknya berjauhan melalui investasi jaringan komputer dengan menggunakan jaringan Microtic Wireless.

Keberhasilan interkoneksi ini ditunjang dengan pembangunan Software Sistem Informasi Akademik, sehingga UHAMKA telah mampu melakukan layanan Informasi AKADEMIK ON LINE yang dapat diakses dimana saja, kapan saja melalui Website UHAMKA : www.uhamka.ac.id. Keberlanjutan program ini ditunjang oleh Komitmen Pimpinan UHAMKA
untuk mendukung secara penuh, baik secara moral maupun dukungan dana melalui anggaran Universitas. Semoga Program ini akan membantu dalam mewujudkan visi UHAMKA untuk menjadi universitas yang unggul dalam kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.

INDUSTRIALISASI DAN PENGARUHNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERDESAAN

Anutan pembangunan Indonesia selama lebih kurang tiga dasawarsa terakhir adalah meningkatkan peranan sektor industri dalam struktur perekonomian nasional, karena diyakini bahwa industrialisasi mempunyai peran yang signifikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (Poot, Kuyvenhoven dan Jansen, 1991). Hasilnya adalah peningkatan sumbangan sektor industri terhadap perekonomian nasional yang cukup besar, dari sekitar 20% pada dasawarsa 60-an menjadi sekitar 40% dalam dasawarsa 90-an (Hill, 1994; Basri, 1996). Pertumbuhan ekonomi per tahun selama lima tahun pertama dalam dasawarsa 90-an mencapai angka 6% per tahun, dengan pertumbuhan sektor industri mencapai 12% per tahun (Sjahrir dan Brown, 1992). Dari aspek distribusi, permasalahan utama yang perlu dipertanyakan adalah tentang siapa sebenarnya yang menerima manfaat dari pertumbuhan sektor industri ini. Dengan melakukan analisis terhadap data Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) Indonesia tahun 1993 (BPS, 1994), studi ini mencoba meneliti aliran manfaat pertumbuhan ekonomi dalam periode industrialisasi tersebut. Dalam studi ini akan dibandingkan antara manfaat pertumbuhan ekonomi, khususnya yang berasal dari sektor industri, yang diterima masyarakat perkotaan dengan yang diterima masyarakat perdesaan. Pada masyarakat perdesaan akan dibandingkan manfaat pertumbuhan ekonomi yang diterima oleh berbagai lapisan masyarakat, yakni: masyarakat pertanian dan bukan pertanian. Di dalam masyarakat pertanian akan dibandingkan manfaat yang diterima rumah tangga pertanian golongan atas, menengah, bawah dan buruh tani.

KOMPETENSI INTI SEKTOR UNGGULAN KAPET MANADO-BITUNG

Telah banyak penelitian yang membahas tentang globalisasi (globalization), penyesuaian structural (structural adjustment) dan daya saing perekonomian (economic competitiveness) negara-negara di dunia (Porter 1990; Dicken, 1992). Akan tetapi, walaupun daya saing internasional Negara-negara telah seringkali dikaji, sangat sedikit penelitian yang dilakukan untuk mengevaluasi daya saing perekonomian wilayah. Padahal, wilayah-wilayahlah, bukan lagi negara, yang merupakan penghela pembangunan ekonomi. Memahami daya saing wilayah menjadi sangat penting bagi setiap wilayah yang sedang menyusun rencana strategis (strategic planning), terutama untuk memacu pembangunan ekonomi dan memperluas pasar pada perekonomian global.